Suaragus.com – Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, sejumlah masukan strategis disampaikan kepada Kakorlantas Polri dan jajaran terkait upaya peningkatan pelayanan, penguatan digitalisasi, serta optimalisasi manajemen lalu lintas nasional. Rapat berlangsung dengan nuansa apresiatif sekaligus penuh harapan agar reformasi dan inovasi di tubuh Korlantas terus berkembang lebih maju.
Anggota Komisi III membuka pernyataan dengan penghormatan adat dan ungkapan syukur, kemudian memberikan catatan mengenai hubungan baik antara Komisi III dan Korlantas selama ini. Beliau menekankan bahwa apresiasi publik dan para legislator tidak dibuat-buat, namun muncul dari konsistensi kinerja kepolisian dalam pelayanan masyarakat. Meski demikian, apresiasi tersebut tidak menghilangkan perlunya masukan konstruktif untuk menghasilkan reformasi yang lebih progresif.
Poin pertama yang menjadi sorotan adalah hasil kesimpulan rapat 4 Desember 2024 terkait peningkatan capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Legislator meminta adanya terobosan baru di luar pola normatif, mengingat Polri memiliki kapasitas besar untuk menghasilkan strategi kreatif yang berdampak signifikan. Selama ini, kinerja penerimaan negara sudah berjalan baik, namun inovasi tetap diperlukan agar hasilnya maksimal dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Legislator juga menilai penting menghadirkan para senior dan mantan Kapolri dalam forum strategis semacam ini agar tercipta gagasan besar yang lebih komprehensif.
Masukan kedua berkaitan dengan digitalisasi. Legislator menilai bahwa kemajuan teknologi telah membantu Polri mempercepat pengawasan internal dan meningkatkan efektivitas reformasi organisasi. Oleh karena itu, dalam periode 3 hingga 6 bulan ke depan, diharapkan ada peta jalan digitalisasi yang lebih maksimal, terutama terkait penggunaan CCTV, sistem data terintegrasi, dan pengawasan elektronik yang mendorong akuntabilitas lebih tinggi.
Masukan berikutnya menyentuh manajemen personel lalu lintas, khususnya terkait penempatan Polwan dalam jumlah yang lebih besar di lapangan. Legislator menyampaikan bahwa Polwan selama ini mendapat respons positif dari masyarakat karena pendekatannya yang dianggap lebih humanis dan komunikatif. Penambahan personel Polwan dinilai dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepercayaan publik.
Hal penting lainnya menyangkut kesiapan Bali dalam menghadapi Operasi Lilin 2025. Legislator mengingatkan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata dunia membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel, khususnya mengenai masa operasi pengamanan libur Natal dan Tahun Baru. Menurut pengamatan lapangan, arus wisatawan masih tinggi hingga 2–3 Januari, sehingga diperlukan perpanjangan waktu operasi atau kebijakan khusus di tingkat daerah. Legislator juga menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kawasan wisata seperti Kuta dan Seminyak, yang selama ini menjadi pusat keramaian.
Terakhir, perhatian diberikan kepada keberlanjutan Posko Terpadu di wilayah Bali, terutama di Badung dan Denpasar. Posko ini dinilai sangat penting dalam pengamanan dan pelayanan masyarakat selama libur panjang. Legislator berharap Korlantas tetap memberikan dukungan moral kepada petugas, termasuk Pecalang yang tidak menerima gaji namun berperan besar dalam menjaga keamanan wilayah adat. Dalam kunjungan kerja mendatang, diharapkan perhatian terhadap Posko Terpadu tidak hanya dipertahankan, tetapi ditingkatkan.
Dengan berbagai masukan konstruktif ini, Komisi III berharap Korlantas terus memperkuat inovasi, sinergi, dan responsivitas demi pelayanan lalu lintas yang lebih modern, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
